Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap suatu barang yang memiliki karakteristik tertentu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cukai yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara memiliki kontribusi yang cukup signifikan di dalam APBN yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningakatan. Target APBN-P 2017 dari sektor cukai adalah sebesar 153,16 T, sehingga dibutuhkan kerja keras untuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Demikian disampaikan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam sambutannya pada acara pembukaan Rapat Kerja Pengawasan di Bidang Cukai Tahun 2017 hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017.

Bertempat di Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Rakerwas dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat, Bapak M. Purwantoro. Dalam sambutannya, Kakanwil DJBC Jawa Barat menyampaikan bahwa rapat kerja kali ini merupakan salah satu upaya untuk mengatur strategi dalam rangka optimalisasi penerimaan d bidang cukai.

Hadir pula dalam acara pembukaan Rakerwas Cukai 2017 Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai, Bapak Marisi Zainuddin Sihotang. Dalam paparannya beliau menjelaskan tentang pentingnya diselenggarakan Rakerwas di Bidang Cukai dalam rangka optimalisasi penerimaan dan menjaga penerimaan negara terutama dari sisi peningkatan pengawasan BKC. Beliau juga memaparkan hasil survei Universitas Gajah Mada pada tahun 2016 tentang tingkat peredaran rokok ilegal sebesar 12,14% . Angka tersebut menunjukkan penurunan tren peningkatan peredaran rokok ilegal setelah dilakukan upaya optimalisasi pengawasan peredaran rokok ilegal, yang pada tahun-tahun sebelumnya cenderung mengalami peningkatan sekitar 30%.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menurunkan tingkat peredaran rokok ilegal selain meningkatkan pengawasan, antara lain dengan menerapkan manajemen resiko, melakukan monitoring di lapangan, operasi pasar, dan melakukan survei internal peredaran rokok ilegal sebagai early warning sehingga peredaran rokok ilegal dapat berkurang.
Untuk mengatasi kesenjangan antara cakupan wilayah pengawasan DJBC yang sangat luas, dan terbatasnya sumber daya manusia, diperlukan sinergi yang baik antara DJBC dengan berbagai pihak, diantaranya instansi-instansi terkait serta pemerintah daerah setempat, untuk dapat diajak bekerjasama menekan peredaran rokok ilegal. Adanya ketentuan terkait Dana Bagi Hasil yang dialokasikan kepada pemerintah daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberantas peredaran rokok ilegal sehingga di sisi lain penerimaan negara dapat semakin meningkat.
Perlunya diberikan pemahaman yang baik kepada seluruh unsur masyarakat mengenai program-program yang sedang dilaksanakan, DJBC mengembangkan strategi komunikasi dalam upaya preventif peredaran rokok ilegal. Demikian disampaikan Kasubdit Humas Direktoral KIAL DJBC, Deni Suryantoro.

Diharapkan dengan teredukasinya masyarakat dapat secara tidak langsung mendukung upaya DJBC dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

Acara yang berlangsung selama dua hari ini selain dihadiri oleh para pejabat/pegawai intern Bea Cukai, juga turut hadir memenuhi undangan perwakilan dari Ditjen Perimbangan Keuangan, perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Dalam wawancara secara terpisah, Bapak Marisi Zainuddin menyampaikan harapannya, bahwa dengan diadakannya Rakerwas ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas hasil penindakan berkaitan dengan penegakan hukum di bidang cukai, sehingga menghasilkan efek yang lebih nyata bagi para pelanggar ketentuan cukai. Tentu ini berkorelasi langsung dengan peningkatan penerimaan DJBC di bidang cukai.